PDIP Bentuk Tim Selidiki Pelanggaran HAM Berat di Peristiwa Kudatuli
Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyebut PDIP akan membentuk tim hukum untuk membuktikan adanya pelanggaran HAM berat.
Tim ini akan membuka kembali dokumen otentik yang membuktikan adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Kudatuli pada 27 Juli 1996 silam.
Hasto mengatakan peristiwa Kudatuli merupakan pelanggaran HAM berat, dan merupakan serangan brutal atas nama kekuasaan yang dilakukan secara sengaja.
PDIP juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar peristiwa Kudatuli dapat dimasukkan ke dalam pelanggaran HAM berat.
Category
🗞
NewsTranscript
00:00 Yang langkah yang pertama, kami akan bentuk tim lagi untuk kemudian ngumpulkan seluruh data-data termasuk dari Mas Usman Hamed tadi
00:10 dan kemudian kedua akan merekomendasikan kepada DPR dan juga pemerintah melalui Presiden Cokowi
00:18 untuk memasukkan 27 Juli sebagai pelanggaran HAM berat
00:22 dan kemudian yang ketiga agar kepres terkait dengan pengadilan judicial atas pengadilan atas pelanggaran HAM berat
00:32 itu dapat dilakukan kembali sehingga penelesean pelanggaran HAM masa lalu itu tidak hanya dilakukan dengan cara non-judicial
00:41 seperti mana saat ini dilakukan tapi juga melalui suatu proses pengadilan HAM
00:47 dan kemudian kami akan terus juga melakukan perdekatan baik politik, hukum, kultural
00:56 agar kebenaran diedakan terhadap pelanggaran HAM berat untuk kasus 27 Juli ini
01:04 [Musik]