Jakarta Macet, ERP Jadi Solusi
- 3 tahun yang lalu
Jakarta sejak lama mendapat predikat sebagai kota dengan lalu lintas terburuk ke-7 di dunia. Ini berarti hanya sedikit lebih baik dari Kalkuta (India), Dhaka (Bangladesh), Mumbai (India), Sharjah (Uni Emirat Arab), Nairobi (Kenya), dan Manila (Filipina).
Kemacetan lalu lintas di ibu kota negara ini sangat parah, bahkan tak mengenal waktu. Kemacetan paling buruk terjadi pada jam-jam sibuk pagi dan petang hingga menjelang malam. Dibantu Polisi Daerah Metro Jaya, Pemerintah DKI Jakarta sudah berusaha mengatasi kemacetan dengan sejumlah kebijakan. Salah satunya “3-in-1” (kendaraan minimal berpenumpang tiga orang).
Berdasarkan “Rencana Induk Transportasi Jakarta” pemerintah daerah menyiapkan tiga strategi untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota. Pertama, meningkatkan penggunaan transportasi publik dengan Bus Rapid Transit (BRT) atau Busway—sudah beroperasi di 12 koridor; transportasi berbasis rel, seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transport (LRT); serta waterway.
Kedua, pembangunan infrastruktur jalan, tempat parkir, dan trotoar. Ketiga, pembatasan kendaraan dengan kebijakan 3-in-1, pembatasan parkir, hingga pemberlakuan jalan berbayar. Terkait itu, sejak 2006 Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta telah melakukan studi kelayakan penerapan jalan berbayar (ERP) mirip di Singapura dan sejumlah negara di Eropa.
Kemacetan lalu lintas di ibu kota negara ini sangat parah, bahkan tak mengenal waktu. Kemacetan paling buruk terjadi pada jam-jam sibuk pagi dan petang hingga menjelang malam. Dibantu Polisi Daerah Metro Jaya, Pemerintah DKI Jakarta sudah berusaha mengatasi kemacetan dengan sejumlah kebijakan. Salah satunya “3-in-1” (kendaraan minimal berpenumpang tiga orang).
Berdasarkan “Rencana Induk Transportasi Jakarta” pemerintah daerah menyiapkan tiga strategi untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota. Pertama, meningkatkan penggunaan transportasi publik dengan Bus Rapid Transit (BRT) atau Busway—sudah beroperasi di 12 koridor; transportasi berbasis rel, seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transport (LRT); serta waterway.
Kedua, pembangunan infrastruktur jalan, tempat parkir, dan trotoar. Ketiga, pembatasan kendaraan dengan kebijakan 3-in-1, pembatasan parkir, hingga pemberlakuan jalan berbayar. Terkait itu, sejak 2006 Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta telah melakukan studi kelayakan penerapan jalan berbayar (ERP) mirip di Singapura dan sejumlah negara di Eropa.