Catatan Akhir Keanggotaan Iindonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB 2019-2020 - ZONA INSPIRASI
- 3 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Menjelang berakhirnya masa keanggotaan tidak tetap indonesia dalam dewan keamanan pbb pemerintah melakukan optimalisasi upaya kominkasi public untuk menginformasikan rangkaian perjalanan serta perang sang garuda dalam dewan keamanan pbb.
Pada tanggal 8 Juni 2018, Indonesia telah terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020, bersama Jerman, Afrika Selatan, Belgia dan Republik Dominika. Indonesia akan memulai masa tugasnya pada tanggal 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020.
Keanggotaan DK PBB Indonesia tersebut merupakan yang ke-empat kalinya, setelah sebelumnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada tahun 1974-1975, 1995-1996, dan 2007-2008.
ISU PRIORITAS INDONESIA
Bagi pelaksanaan keanggotaan tidak tetap Indonesia periode 2019-2020, Indonesia telah menetapkan 4 Isu Prioritas dan 1 Isu Perhatian Khusus yaitu:
1. Melanjutkan kontribusi Pemerintah RI dalam upayanya mewujudkan perdamaian dunia, antara lain melalui memperkuat ekosistem/geopolitik perdamaian dan stabilitas global dengan mengedepankan dialog dan penyelesaian konflik secara damai.
Promosi penyelesaian sengketa yang damai melalui kemitraan dan regionalism.
Peningkatan Peacekeeping dan Peacebuilding:
Peningkatan kualitas dan keefektifan misi pemeliharaan perdamaian;
Memajukan kemitraan "partnership" dalam sustaining peace; dan
Meningkatkan peranan perempuan dalam proses perdamaian.
2. Membangun sinergi antara organisasi-organisasi regional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dalam hal ini ditekankan perlunya penguatan organisasi regional, mengingat tantangan saat ini yang sangat dinamis, maka peran organisasi regional penting dan dibutuhkan untuk menangani masalah.
3. Meningkatkan kerjasama antara negara-negara dan DK-PBB untuk memerangi terrorisme, ekstremismene dan radikalisme.
Menciptakan pendekatan komprehensif
Mengatasi sumber akar dari terorisme, radikalisme dan violent extremism.
4. Pemerintah RI juga akan mencoba untuk mensinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan
Memastikan perdamaian, keamanan dan stabilitas untuk memastikan pemenuhan Agenda 2030, termasuk di Afrika
Membentuk Kemitraan Global dalam membahas implikasi keamanan pada ekonomi, kesehatan dan lingkungan hidup
Meningkatkan peranan perempuan dalam proses perdamaian.
Di samping itu, Indonesia juga akan memberikan perhatian khusus pada isu Palestina.
Pada tanggal 8 Juni 2018, Indonesia telah terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020, bersama Jerman, Afrika Selatan, Belgia dan Republik Dominika. Indonesia akan memulai masa tugasnya pada tanggal 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020.
Keanggotaan DK PBB Indonesia tersebut merupakan yang ke-empat kalinya, setelah sebelumnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada tahun 1974-1975, 1995-1996, dan 2007-2008.
ISU PRIORITAS INDONESIA
Bagi pelaksanaan keanggotaan tidak tetap Indonesia periode 2019-2020, Indonesia telah menetapkan 4 Isu Prioritas dan 1 Isu Perhatian Khusus yaitu:
1. Melanjutkan kontribusi Pemerintah RI dalam upayanya mewujudkan perdamaian dunia, antara lain melalui memperkuat ekosistem/geopolitik perdamaian dan stabilitas global dengan mengedepankan dialog dan penyelesaian konflik secara damai.
Promosi penyelesaian sengketa yang damai melalui kemitraan dan regionalism.
Peningkatan Peacekeeping dan Peacebuilding:
Peningkatan kualitas dan keefektifan misi pemeliharaan perdamaian;
Memajukan kemitraan "partnership" dalam sustaining peace; dan
Meningkatkan peranan perempuan dalam proses perdamaian.
2. Membangun sinergi antara organisasi-organisasi regional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dalam hal ini ditekankan perlunya penguatan organisasi regional, mengingat tantangan saat ini yang sangat dinamis, maka peran organisasi regional penting dan dibutuhkan untuk menangani masalah.
3. Meningkatkan kerjasama antara negara-negara dan DK-PBB untuk memerangi terrorisme, ekstremismene dan radikalisme.
Menciptakan pendekatan komprehensif
Mengatasi sumber akar dari terorisme, radikalisme dan violent extremism.
4. Pemerintah RI juga akan mencoba untuk mensinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan
Memastikan perdamaian, keamanan dan stabilitas untuk memastikan pemenuhan Agenda 2030, termasuk di Afrika
Membentuk Kemitraan Global dalam membahas implikasi keamanan pada ekonomi, kesehatan dan lingkungan hidup
Meningkatkan peranan perempuan dalam proses perdamaian.
Di samping itu, Indonesia juga akan memberikan perhatian khusus pada isu Palestina.