Mahfud MD: Pemerintah Akan Tindak Tegas Aktor dan Pelaku Anarkistis Saat Demo
- 4 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPASTV Pemerintah menyebut akan bersikap tegas terhadap para pelaku anarkistis di tengah demo penolakan UU Cipta Kerja di berbagai daerah di Indonesia.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan memproses secara hukum bagi siapa pun yang melakukan aksi anarkistis dan melakukan penyerangan terhadap petugas.
Hal ini ia sampaikan saat memberikan konfrensi pers setelah demo penolakan UU Cipta Kerja di berbagai tempat di Indonesia terjadi (8/10).
"Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas, dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal", ungkap Mahfud.
Meski demikian, ia tak melarang demonstrasi dilakukan, selama aspirasi tersebut disampaikan dengan tertib dan tidak melanggar hukum.
Ia juga menekankan, ketidakpuasan terhadap UU Cipta Kerja, dapat disampaikan secara hukum.
"Ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi, yaitu dengan menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, Perpres, Permen, Perkada sebagai delegasi perundang-undangan, bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi", pungkasnya.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan memproses secara hukum bagi siapa pun yang melakukan aksi anarkistis dan melakukan penyerangan terhadap petugas.
Hal ini ia sampaikan saat memberikan konfrensi pers setelah demo penolakan UU Cipta Kerja di berbagai tempat di Indonesia terjadi (8/10).
"Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas, dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal", ungkap Mahfud.
Meski demikian, ia tak melarang demonstrasi dilakukan, selama aspirasi tersebut disampaikan dengan tertib dan tidak melanggar hukum.
Ia juga menekankan, ketidakpuasan terhadap UU Cipta Kerja, dapat disampaikan secara hukum.
"Ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi, yaitu dengan menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, Perpres, Permen, Perkada sebagai delegasi perundang-undangan, bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi", pungkasnya.