Soal DPR dalam CSR, Stafsus Menteri BUMN: Dana harus Tepat Sasaran!
- 4 tahun yang lalu
KOMPAS.TV - Pelibatan anggota DPR dalam pengelolaan dana tanggung jawab BUMN , CSR BUMN , dinilai staf khusus Menteri BUMN , sebagai hal wajar.
Meski demikian, pengelolaan dana sepenuhnya tetap dilakukan BUMN
Menurut Staf Menteri BUMN , Arya Sinulingga , dana CSR BUMN harus tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat .
Kehadiran anggota DPR saat penyaluran dana bukan masalah, khususnya untuk berkomunikasi dengan pejabat daerah.
Permintaan DPR untuk dilibatkan saat perusahaan menyalurkan dana tanggung jawab sosial atau CSR dalam rapat dengar pendapat antara komisi VII DPR dengan holding pertambangan, berbuntut panjang.
Komisi VII menilainya sebagai hal yang wajar, karena DPR hadir saat BUMN menyerahkan CSR untuk kepentingan warga.
Namun menurut Pengamat Politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti , kehadiran DPR berarti meminta dana CSR dari BUMN.
Pelibatan DPR dalam penyaluran dana CSR BUMN juga direspons pimpinan.
Menurut rencana, pimpinan DPR akan memanggil pimpinan komisi VII, untuk menjelaskan rapat yang digelar pada selasa lalu.
Meski demikian, pengelolaan dana sepenuhnya tetap dilakukan BUMN
Menurut Staf Menteri BUMN , Arya Sinulingga , dana CSR BUMN harus tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat .
Kehadiran anggota DPR saat penyaluran dana bukan masalah, khususnya untuk berkomunikasi dengan pejabat daerah.
Permintaan DPR untuk dilibatkan saat perusahaan menyalurkan dana tanggung jawab sosial atau CSR dalam rapat dengar pendapat antara komisi VII DPR dengan holding pertambangan, berbuntut panjang.
Komisi VII menilainya sebagai hal yang wajar, karena DPR hadir saat BUMN menyerahkan CSR untuk kepentingan warga.
Namun menurut Pengamat Politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti , kehadiran DPR berarti meminta dana CSR dari BUMN.
Pelibatan DPR dalam penyaluran dana CSR BUMN juga direspons pimpinan.
Menurut rencana, pimpinan DPR akan memanggil pimpinan komisi VII, untuk menjelaskan rapat yang digelar pada selasa lalu.