Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman DKI Jakarta yang mengajukan anggaran fantastis mencapai 556 juta rupiah untuk membayar konsultan penataan kampung kumuh.
Anggaran itu masuk dalam kegiatan Community Action Plan 2020 yang ditujukan untuk memperbaiki 69 RW yang ada di lima wilayah DKI Jakarta.
Apa alasan mereka mengajukan anggaran itu? dan apakah ada cara untuk menekan besarnya anggaran tersebut?
Akan dibahas bersama kepala dinas perumahan rakyat dan permukiman DKI Jakarta, Kelik Indriyanto serta pengamat kebijakan publik UI, Agus Pambagio, dan melalui sambungan satelit dari Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, ketua komisi D DPRD DKI Jakrta, Ida Mahmudah.
