Mahyudin Sebut Golkar Merugi Jika Erwin Aksa Sampai Pindah Partai
- 5 tahun yang lalu
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Golkar, Mahyudin, menilai Erwin Aksa, sebagai salah satu kader Golkar harus menerima konsekuensi dari dukungan kepada pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Menurut saya hal yang biasa ada hal seperti Erwin Aksa yang mendukung calon yang bukan didukung oleh partai. Tetapi ya juga Erwin harus menerima konsekuensi dari partai," kata Mahyudin, setelah melakukan sosialisasi empat pilar di GOR Bulutangkis Kecamatan Sanga-Sanga, Kalimantan Timur, Rabu (20/3/2019).
Dia menjelaskan, masing-masing pribadi mempunyai hak politik. Menurut dia, dukungan yang diberikan Erwin Aksa itu merupakan dinamika yang terjadi di partai tersebut.
"Demokrasi itu tidak pernah bulat. Demokrasi itu pasti ada yang berbeda. Saya kira dinamika yang terjadi di dalam Golkar," kata dia.
Hanya saja, kata dia, jangan sampai sikap dari Erwin Aksa itu menimbulkan konflik kepentingan. Untuk itu, dia melanjutkan, harus ada konsekuensi yang diterima Erwin Aksa.
Namun, dia meminta, jajaran pengurus tidak mengeluarkan Erwin dari partai berlambang pohon beringin itu. Sebab, pria berlatarbelakang pengusaha itu, kata dia, merupakan kader potensial.
"Partai bukan perusahaan, partai besar karena ada kader, kalau ada kader potensial misalnya harus dipecat dari keanggotan kalau sampai pindah partai yang rugi partai sendiri. Oleh karena itu sanksi sesuai keputusan partai," tambahnya.
Sikap Erwin Aksa yang berbalik arah dan mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut #02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019, membuat Partai Golkar mengambil langkah tegas.
Seperti yang disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily yang menekankan bahwa apa yang dilakukan Erwin bukan merupakan cerminan dari apa yang selama ini diputuskan partai.
"Setiap kader dan pemimpin partai di seluruh Indonesia, wajib mengikuti dan menjalankan keputusan forum tertinggi dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati," ujar Ace, dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Selasa sore (19/3/2019).
Selama ini, dukungan Golkar sangat jelas mengarah kepada paslon nomor urut #01 Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.
Keputusan dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf tersebut adalah hasil dari Munaslub Partai Golkar yang dihelat pada 20 Desember lalu.
Terkait pilihannya kini, Erwin pun harus menerima sanksi tegas dari partai berlambang pohon beringin itu.
Dia diberhentikan dari posisinya sebagai Ketua Bidang Koperasi dan UKM terhitung sejak Selasa, 19 Maret 2019.
Posisinya itu kemudian digantikan oleh Andi Rukman, seorang calon legislatif (caleg) DPR untuk daerah pemilihan (dapil) Jakarta Utara.
"DPP Partai Golkar trlah mengambil keputusan (untuk melakukan) pemberhentian (terhadap) saudara Erwin Aksa dari posisi DPP Partai Golkar sebagai Ketua Bidang Koperasi dan UKM," tegas Ace.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Golkar, Mahyudin, menilai Erwin Aksa, sebagai salah satu kader Golkar harus menerima konsekuensi dari dukungan kepada pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Menurut saya hal yang biasa ada hal seperti Erwin Aksa yang mendukung calon yang bukan didukung oleh partai. Tetapi ya juga Erwin harus menerima konsekuensi dari partai," kata Mahyudin, setelah melakukan sosialisasi empat pilar di GOR Bulutangkis Kecamatan Sanga-Sanga, Kalimantan Timur, Rabu (20/3/2019).
Dia menjelaskan, masing-masing pribadi mempunyai hak politik. Menurut dia, dukungan yang diberikan Erwin Aksa itu merupakan dinamika yang terjadi di partai tersebut.
"Demokrasi itu tidak pernah bulat. Demokrasi itu pasti ada yang berbeda. Saya kira dinamika yang terjadi di dalam Golkar," kata dia.
Hanya saja, kata dia, jangan sampai sikap dari Erwin Aksa itu menimbulkan konflik kepentingan. Untuk itu, dia melanjutkan, harus ada konsekuensi yang diterima Erwin Aksa.
Namun, dia meminta, jajaran pengurus tidak mengeluarkan Erwin dari partai berlambang pohon beringin itu. Sebab, pria berlatarbelakang pengusaha itu, kata dia, merupakan kader potensial.
"Partai bukan perusahaan, partai besar karena ada kader, kalau ada kader potensial misalnya harus dipecat dari keanggotan kalau sampai pindah partai yang rugi partai sendiri. Oleh karena itu sanksi sesuai keputusan partai," tambahnya.
Sikap Erwin Aksa yang berbalik arah dan mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut #02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019, membuat Partai Golkar mengambil langkah tegas.
Seperti yang disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily yang menekankan bahwa apa yang dilakukan Erwin bukan merupakan cerminan dari apa yang selama ini diputuskan partai.
"Setiap kader dan pemimpin partai di seluruh Indonesia, wajib mengikuti dan menjalankan keputusan forum tertinggi dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati," ujar Ace, dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Selasa sore (19/3/2019).
Selama ini, dukungan Golkar sangat jelas mengarah kepada paslon nomor urut #01 Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.
Keputusan dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf tersebut adalah hasil dari Munaslub Partai Golkar yang dihelat pada 20 Desember lalu.
Terkait pilihannya kini, Erwin pun harus menerima sanksi tegas dari partai berlambang pohon beringin itu.
Dia diberhentikan dari posisinya sebagai Ketua Bidang Koperasi dan UKM terhitung sejak Selasa, 19 Maret 2019.
Posisinya itu kemudian digantikan oleh Andi Rukman, seorang calon legislatif (caleg) DPR untuk daerah pemilihan (dapil) Jakarta Utara.
"DPP Partai Golkar trlah mengambil keputusan (untuk melakukan) pemberhentian (terhadap) saudara Erwin Aksa dari posisi DPP Partai Golkar sebagai Ketua Bidang Koperasi dan UKM," tegas Ace.