Soal Intervensi Partai Demokrat, Pengamat: Ini Sesungguhnya Kudeta yang Ketahuan
- 3 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menyoroti kasus dugaan adanya pihak yang akan mengambil alih atau kudeta terhadap Partai Demokrat.
Ujang menilai jika intervensi partai politik sangat lazim terjadi dalam sebuah lingkup kekuasaan politik.
"Ini sesungguhnya gaya-gaya lama yang sesungguhnya mohon maaf sekali lagi, ini kudeta yang ketahuan lah," tutur Ujang saat dihubungi KompasTV, Jumat (5/2/2021).
Apabila tak ada kepentingan dari Presiden Jokowi dalam hal ini khususnya dalam pilpres 2024 mendatang, namun Ujang melihat ada kepentingan pada orang -orang di sekitar presiden.
"Justru orang yang banyak kepentingan orang-orang yang di sekitarnya itu seperti Pak Moeldoko CS dan lain-lain itu. Sehingga ini yang merusak demokrasi," kata Ujang.
Ujang juga menganalisa jika AHY tak mengirim surat kepada presiden, maka kekuasan akan dengan mudah diambil alih.
"Seandainya pak AHY tidak teriak ke publik tidak membuat surat ke Pak Jokowi, mohon maaf ini saya bisa menganalisa bulan ini bisa diambil alih," sambungnya.
Simak lebih lengkap pembahasannya bersama dengan Politisi Demokrat, Andi Mallarangeng, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin.
Ujang menilai jika intervensi partai politik sangat lazim terjadi dalam sebuah lingkup kekuasaan politik.
"Ini sesungguhnya gaya-gaya lama yang sesungguhnya mohon maaf sekali lagi, ini kudeta yang ketahuan lah," tutur Ujang saat dihubungi KompasTV, Jumat (5/2/2021).
Apabila tak ada kepentingan dari Presiden Jokowi dalam hal ini khususnya dalam pilpres 2024 mendatang, namun Ujang melihat ada kepentingan pada orang -orang di sekitar presiden.
"Justru orang yang banyak kepentingan orang-orang yang di sekitarnya itu seperti Pak Moeldoko CS dan lain-lain itu. Sehingga ini yang merusak demokrasi," kata Ujang.
Ujang juga menganalisa jika AHY tak mengirim surat kepada presiden, maka kekuasan akan dengan mudah diambil alih.
"Seandainya pak AHY tidak teriak ke publik tidak membuat surat ke Pak Jokowi, mohon maaf ini saya bisa menganalisa bulan ini bisa diambil alih," sambungnya.
Simak lebih lengkap pembahasannya bersama dengan Politisi Demokrat, Andi Mallarangeng, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin.